BGN tegaskan MBG saat libur sekolah bersifat sukarela

Jakarta (KABARIN) - Badan Gizi Nasional menegaskan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan prinsip sukarela selama masa libur sekolah. Siswa tidak diwajibkan datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan, dan orang tua diberi kebebasan menentukan pilihan.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menekankan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penyaluran MBG saat liburan. Ia juga membantah anggapan bahwa program ini dijalankan demi menghabiskan anggaran negara.

"Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi, tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir," kata Nanik dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Nanik menyampaikan bahwa pihaknya memahami kebutuhan anak untuk beristirahat selama liburan. Meski perbaikan gizi butuh konsistensi, BGN tetap memberi ruang bagi sekolah penerima manfaat untuk memilih apakah ingin menerima MBG selama libur atau tidak.

Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sekolah yang bersedia tetap mendapatkan MBG bisa mengajukan permintaan.

"Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering," ujar dia.

Ia juga meluruskan isu yang menyebut pembagian MBG saat libur sekolah hanya bertujuan menghabiskan anggaran. Menurut Nanik, justru terjadi efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut.

"Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran karena luar biasa di tahun 2025 itu, bayangkan, anggaran MBG tahun ini Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B," paparnya.

Penghematan ini terjadi karena pembangunan dapur MBG tidak seluruhnya ditanggung BGN. Banyak yayasan dan mitra yang secara mandiri membangun dapur, sehingga beban biaya negara bisa ditekan.

"Akhirnya biaya yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG Rp15 ribu per makanan; gaji karyawan BGN, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan," ucap Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang layak sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Baik anak usia sekolah yang berada di jalanan, Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis," tuturnya.

Sementara itu, terkait kabar MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas, Nanik menegaskan program tersebut bukan menjadi tanggung jawab BGN.

"Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan program BGN ya," demikian Nanik S. Deyang.